Prabowo-Sandi Akan 'Menjarah' Kekayaan Negara Jika Berkuasa karena banyak hutang

Anggota DPR Fraksi Golkar Mukhammad Misbakhun memberikan kata sambutan saat melakukan pertemuan dengan perangkat desa asal Pasuruan di Kawasan Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019). Mukhammad Misbakhun memberikan dukungan kepada perangkat desa setelah mereka dijanjikan oleh presiden akan diberikan peningkatan penghasilan tetap perangkat desa setara dengan PNS golongan II/a yang bersumber dari APB Desa. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar), Mukhamad Misbakhun, menyinggung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandiaga Uno yang ambisius menyerang pemerintahan Joko Widodo melalui utang dan segala kelemahan kinerjanya.

Sesumbar soal utang, dirinya justru mengingatkan kepada paslon nomor urut 02 ini terhadap kondisi finansial perusahaan yang hinggi kini mulai dituntut karyawannya akibat gaji yang belum dibayarkan.

"Apa jadinya ketika figur yang mempunyai masalah utang korporasi dalam jumlah besar dengan bank milik negara dan rekam jejak bisnis menguasai sumber daya alam dengan konsesi dari negara kemudian berkuasa? Apakah tidak akan terjadi penjarahan kekayaan negara oleh penguasa?," kata @MMisbakhun dikutip melalui Twitter, Rabu (6/2/2019).

Sindirannya pun meluas hingga ke tim sukses kubu oposisi. Sebab, menurut anggota Komisi XI DPR RI, para tim sukses kubu oposisi rata-rata berlatarbelakang mempunyai masalah yang sama yakni soal utang.

"Belum lagi keluarga dekat dan para pendukungnya hampir semuanya mempunyai masalah yang serupa dengan yang didukung. Masalah kredit macet di perbankan. Konsesi sumber daya alam mineral, migas dan perkebunan. Maka makin lengkaplah prosesi rebutan kue manis kekuasaan," katanya.

Dikutip dari Antaranews, pada 2014 silam, sekitar 600 karyawan PT Kertas Nusantara di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut gaji yang belum dibayar perusahaan pembuat pulp atau bubur kertas tersebut.

Perusahaan produsen bubur kertas itu berhenti membayar gaji karyawan sejak September 2013. Calon presiden dari Partai Gerindra tersebut merupakan pemilik saham mayoritas PT Kertas Nusantara, bahkan sejak masih bernama PT Kiani Kertas. Dalam sebulan perusahaan harus membayar 1.500 buruhnya sebesar Rp13 miliar pada tahun itu.